30 September 2019, bersama DPMD Provinsi Jawa timur dan Ketua BUMDesa Kertoraharjo (Wisata BoonPring) Kec. Sanankerto Kab Malang menjadi narasumber dalam rapat singkronisasi Pengembangan SDM BUMDesa di Bakorwil Malang
Selengkapnya
Sosialiasi Klinik OnLine BUMDesa Jawa Timur dan Pengenalan Administrasi Keuangan BUMDesa, pada 18-19 September 2019 bersama DPMD Kabupaten Nganjuk bertempat di Wisma Koperasi Kab. Nganjuk
Selengkapnya
Bersama KASIE PUED DPMD Provinsi Jawa Timur, memberikan motivasi dan pembekalan pada pengelola BUMDesa di Kabupaten Sampang.
Selengkapnya
10 BUMDesa dari Kabupaten Lamongan setelah melakukan kunjungan ke Desa Tawangrejo Kabupaten Malang, diberikan penguatan pengetahuan pemasaran dan Analisis SWOT
Selengkapnya
Bersama DPMD Provinsi Jawa Timur dalam kapasitas sebagai Tenaga Ahli Klinik BUMDesa Jawa Timur, turut ambil bagian memberikan penguatan dan motivasi kepada pemangku kepentingan BUMDesa di Desa se Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggl 31 Juli 2019
Selengkapnya
Pelatihan Pengelolaan BUMDesa di Desa JAMPIROGO Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
Selengkapnya
Membekali pemangku kepentingan Program Jalinmatra PK2 dengan kemampuan administrasi Keuangan
Selengkapnya
Menghadiri launching Klinik BUMDesa Jawa Timur yang dilaksanakan bersamaan dengan JAMBORE BUMDesa Jawa Timur di Malang
Selengkapnya
Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil signifikan terhadap pengembangan ekonomI masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satunya adalah “ Fokus “ perhatian terhadap desa dari berbagai segi permasalahan yang ada belum secara sungguh-sungguh melalui program antar sektor yang saling terintregrasi satu sama lain. Itu sebabnya maka sistem dan mekanisme kelembagaan dan pengembangan ekonomi di pedesaan tidak memperoleh perhatian yang berkelanjutan, kurang efektif dan disisi lain berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah.
Selengkapnya